Komentar
Malang Fakta publik.com Mengenai UU Keterbukaan Informasi Publik wajib di perhatikan , jema'ah Penggunaan dana BOS tahun 2020 – 2021 SD, SMP, SMA dan SMK menjadi sorotan BarIsan Pemerhati Kinerja Publik (BPKP) ketika menemui pempred polisi news com "mengatakan Dana bos diduga jadi ajang korupsi pribadi dan berjema'ah para Kepala Sekolah. Dugaan korupsi ini sangat beralasan, setelah tim media mencermati laporan pertanggung jawaban dana BOS tahun 2020 – 2021di Jawa timur.
pada tahun 2020 – 2022 masa Pandemi Covid 19. Dan segala aktivitas masyarakat sangat dibatasi begitu juga kegiatan sekolah. Namun pihak sekolah masih berani membuat laporan penggunaan dana BOS Reguler dengan jenis kegiatan extrakurikuler dan kegiatan lainnya dengan anggaran mencapai ratusan juta,"tutur pempred polisi news.com
Media Polisi News memberikan Surat konfirmasi kepada para Kepala Sekolah SMA dan SMK mengenai penggunaan dana tersebut.
Demi UU No.14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik harus di tegak kan untuk menghilangkan rasa kegelisahan masyarakat tentang penggunaan Dana BOS, diminta penegak hukum seperti Kejati, Tipidkor dan Polda Jawa timur agar segera menindaklanjuti dugaan korupsi yang dilakukan para Kepala Sekolah SMA dan SMK sebagai kuasa pengguna anggaran dana BOS Reguler.
Tim media Polisi dan Tentara News Online bersama Lembaga Barisan Pemerhati Kinerja Publik (BPKP) akan terus memantau dan menyiapkan data beberapa sekolah di Malang sebagai bentuk kepedulian terhadap pemberantasan korupsi atau pencegahan Tindak Pidana Korupsi di dunia pendidikan. dari SD, SMA dan SMK.
Pada prinsipnya penggunaan dana BOS untuk mendukung konsep pembelajaran, tidak bersifat kaku, dan pengelolaan berdasarkan manajemen berbasis sekolah. Sehingga sesuai beban sekolah mayoritas 45% guru
UU Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) KUH pidana. (Red)...